JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyatakan akan memperkuat strategi komunikasi dan edukasi kepada publik ke depannya. Hal ini dilakukan untuk menjawab banyaknya kritik dari pengguna media sosial yang belakangan ini selalu menyoroti kinerja Bea dan Cukai.

“Pelayanan komunikasi dan edukasi kami perkuat, dan kami perkuat sudah sejak 2024,” kata Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2025, di Gedung DPR RI, Senin, (10/6/2024) yang dikutip CNBC.

Askolani mengatakan itu untuk menjawab pertanyaan Anggota Komisi XI Andreas Eddy Susetyo. Andreas mengaku mendengar bahwa Bea Cukai menggunakan buzzer untuk menjawab masukan dari warganet.

“Mohon dijelaskan karena ini keluhan masyarakat banyak sekali,” kata dia.

Askolani mengatakan telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi pola komunikasi di media sosial. Dia mengakui selama ini Bea Cukai lebih fokus pada komunikasi melalui media massa arus utama. Namun, ternyata pola komunikasi publik di Indonesia telah banyak berubah dengan hadirnya media sosial. “Kami belajar dari medsos, bagaimana kami bisa mengantisipasi dan merespons dengan terukur,” katanya.

Untuk meningkatkan pelayanan, Askolani mengatakan telah meningkatkan pelatihan kepada pegawai Bea Cukai. Selain itu, edukasi juga akan diberikan kepada Perusahaan Jasa Titipan (PJT) yang menjadi rekanan lembaganya di lapangan dalam melayani konsumen.

“Dan pelayanan berupa edukasi kepada publik juga penting sebab supaya publik tahu bagaimana proses kepabeanan yang harus dilalui,” katanya.

Di sisi lain, Askolani mengatakan Bea Cukai akan memperbaiki proses bisnis dan teknologi informasi. Dan strategi ketiga, kata dia, adalah melakukan evaluasi terhadap regulasi yang terkait kepabeanan.

“Hal itu kami lakukan untuk menjawab masukan publik supaya kami bisa melayani dengan lebih baik,” katanya. []

Nur Quratul Nabila A