JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan alasan pihaknya saat ini menolak program tabungan perumahan rakyat (Tapera). Padahal, PDIP salah satu partai politik yang setuju dengan pengesahan UU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tapera. Bahkan, Ketua Pansus Tapera DPR merupakan politikus PDIP, yakni Yoseph Umar Hadi. Menurut Hasto, implementasi undang-undang harus melihat konteks yang terjadi di masyarakat.

“Ya, undang-undang harus melihat konteks ketika diimplementasikan. Jadi, melihat bagaimana kondisi rakyat dan hal-hal yang bersifat wajib, itu juga melihat bagaimana kondisi pemerintahannya. Kita kan baru pemulihan ini setelah pemilu dana terkuras dan bansos melonjak habis-habisan, ya dalam situasi itu recovery dulu dong,” kata Hasto di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, yang dilansir JawaPos.com pada Kamis (6/6/2024).

Menurut Hasto, penerapan ketentuan undang-undang harus bisa menjadi solusi bagi persoalan masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum menerapkan aturan tersebut. Apalagi jika ada perubahan ketentuan dari Tapera yang bersifat sukarela menjadi wajib bagi semua pekerja. “Termasuk kemampuan ekonomi rakyat yang belum pulih sehingga hal itulah yang dikritisi oleh PDI Perjuangan. Undang-undang selalu melihat konteks dan sebelum diimplementasikan kita harus melihat bagaimana kondisi rakyat, bagaimana aspirasi rakyat apalagi ada kecenderungan itu autocrazy legalism,” ucap Hasto.

Hasto berharap ketentuan Tapera ini tidak menjadi aturan yang kontraproduktif karena membebani masyarakat. Pasalnya, selain kepastian, aspek penting dari hukum adalah keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.
“Jadi jangan sampai kontradiktif, negara mau memungut sesuatu dari rakyat. Tapi pada saat yang lain tambang dibagi-bagi, dan ada persoalan terkait keadilan di situ. Ini yang menciptakan kontradiktif, padahal seharusnya seluruh sumber kekayaan alam kita dipakai sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia, siapa rakyat Indonesia? Ya lebih dari 270 juta itu rakyat Indonesia,” tutur Hasto.

Lebih lanjut, Hasto pun mendorong pemerintah dan DPR mendengarkan aspirasi masyarakat di mana saat ini umumnya masyarakat menolak Tapera. Menurut dia, tidak salah jika pemerintah dan DPR merevisi dan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang tidak sempurna demi kepentingan masyarakat. “Proses pembuatan undang-undang ada yang tidak sempurna, sehingga enggak ada salahnya pemerintah dan DPR yang berasal dari rakyat mendengarkan suara rakyat, suara rakyat saat ini adalah menolak itu. Ya partai menyatukan diri dengan suara rakyat,” pungkas Hasto. []

Nur Quratul Nabila A